Dua Belas Bendera Merah: Risiko Korupsi dalam Pemberian Izin dan Kontrak di Sektor Ekstraktif

English »

Pelaku fungsi pengawasan dapat mendeteksi dan mencegah korupsi di sektor minyak, gas dan pertambangan jika mengajukan pertanyaan yang tepat. Skema-skema korupsi memang rumit dan tidak jelas, akan tetapi ada pola yang jelas dan tanda-tanda perilaku bermasalah yang serupa yang terlihat di negara-negara kaya sumber daya.
 
Untuk menemukannya, kami meneliti lebih dari 100 kasus nyata pemberian izin atau kontrak di sektor minyak, gas dan pertambangan dimana muncul tuduhan terjadinya korupsi. Kasus-kasus ini berasal dari 49 negara penghasil sumber daya.
 
Dari penelitian ini, kami mengembangkan daftar 12 red flags (bendera merah/peringatan) korupsi dalam pemberian izin dan kontrak di sektor ekstraktif, masing-masing dengan ilustrasi dari kasus nyata. Daftar ini dapat memberikan alat praktis dan konkret bagi banyak kelompok, di antaranya:
 

• Pejabat pemerintah yang merancang proses penghargaan. Aturan dan prosedur yang mengatur proses pemberian penghargaan dapat membantu mencegah jenis perilaku bermasalah yang dijelaskan dalam laporan ini.
• Pejabat pemerintah yang mengawasi dan menyetujui penghargaan. Pejabat-pejabat ini, yang mungkin mewakili regulator, kementerian, perusahaan minyak atau pertambangan nasional atau kadaster, dapat menggunakan daftar bendera merah ini untuk mendeteksi perilaku tertentu saat proses penghargaan berjalan, dan menghindari keputusan penghargaan yang kontroversial dan tidak efisien.
• Anggota parlemen dan aktor pengawasan pemerintah. Banyak parlemen memiliki peran formal dalam menyetujui pemberian izin, sedangkan yang lain dapat memanggil eksekutif untuk menjawab pertanyaan tentang sebuah penghargaan. Anggota komisi antikorupsi, Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) di Indonesia, lembaga audit tertinggi dan lembaga pemerintah lainnya, juga dapat menggunakan daftar ini untuk membantu pekerjaan mereka.
• Petugas penegak hukum. Penegak hukum domestik atau asing dapat menggunakan daftar ini untuk membantu mengorganisir investigasi mereka terhadap proses penghargaan yang mencurigakan, atau sebagai sumber informasi terhadap jalur penyelidikan yang berguna untuk mereka kejar.
• Pejabat perusahaan ekstraktif. Saat perusahaan mengevaluasi apakah akan berpartisipasi dalam proses pemberian penghargaan atau apakah akan bermitra dengan perusahaan tertentu, daftar ini dapat membantu mereka menilai risiko korupsi—misalnya, sebagai bagian dari fungsi uji kelayakan (due diligence), manajemen risiko atau kepatuhan antikorupsi mereka.
• Staf lembaga keuangan. Investor, termasuk perusahaan, bank, lembaga keuangan internasional, dan perusahaan ekuitas swasta, juga perlu mengukur risiko korupsi dari sebuah penghargaan, dan memutuskan bagaimana dan apakah akan membiayai sebuah proyek.
• Aktor masyarakat sipil dan jurnalis. Staf LSM, juru kampanye, aktivis, dan jurnalis dapat menggunakan daftar ini untuk menyelidiki integritas dan legalitas proses pemberian penghargaan atau penghargaan individual. Secara khusus, daftar tersebut dapat membantu mereka mengidentifikasi jalur penyelidikan yang penting, dan memprioritaskan alokasi sumber daya mereka yang langka.